Senin, 7 April 2025
Editor : Putri Novasari
Luwu Timur ,HnmIndonesia.com– Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, mengikuti kegiatan Panen Raya Padi Serentak secara virtual yang dipusatkan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (07/04/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan nasional dan sebagai bentuk rasa syukur atas kinerja Kabinet Merah Putih.
Dalam acara yang diikuti secara virtual, Wabup Puspawati hadir di Kawasan Persawahan Kelompok Tani Baru Muncul, Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, bersama unsur Forkopimda, Kepala BBPP Batangkaluku, Anggota DPRD Muh. Iwan, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang hadir langsung di lokasi pusat acara di Majalengka.
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi kepada para petani dan pihak-pihak yang menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa petani adalah pilar utama ketahanan pangan Indonesia. “Tanpa pangan, tidak ada negara, tanpa pangan tidak ada NKRI,” tegas Prabowo. Selain itu, Presiden juga menekankan perlunya penurunan harga kebutuhan protein
Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menyampaikan rasa syukur atas hasil panen yang produktif dan berkualitas. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan panen ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan petani. “Kami berkomitmen untuk terus memperhatikan kebutuhan petani, termasuk penyediaan sarana produksi pertanian,” ujar Puspawati. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi inflasi.
Setelah acara panen raya, Wabup Puspawati dan jajaran Forkopimda menyaksikan langsung proses transaksi serap gabah oleh Bulog. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme stabilisasi harga dan jaminan kesejahteraan petani, yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan stok beras nasional serta memberikan nilai ekonomi yang layak bagi petani lokal.
(sumber:diskominfo sp)