Selasa, 17 Juni 2025
Oleh : Putri Novasari
Luwu Timur, HnmIndonesia.com,-Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Hualy Nikel Indonesia (HNI), Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa 17 Juni 2025.
Rapat ini membahas perkembangan kegiatan PT HNI di Luwu Timur, khususnya terkait perizinan dan rekrutmen tenaga kerja lokal.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Badawi, menyoroti belum adanya kejelasan terkait izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR. Ia mempertanyakan komitmen perusahaan dalam mematuhi regulasi daerah.
“Apakah HNI memang sengaja atau tidak mau mengurus perizinan? Ini perusahaan besar, penghasilannya triliunan. Masa soal izin saja tidak selesai? Jangan sampai kejadian tahun 2014 terulang, saat kantor DPRD hampir dibakar masyarakat karena persoalan pembebasan lahan,” tegas Badawi.
Ia juga meminta PT Vale, yang menjadi mitra dalam proyek tersebut, untuk serius mengawal proses pembebasan lahan agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Rivaldi (PAN), menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung kehadiran investor, namun dengan catatan perusahaan membawa manfaat nyata bagi daerah.
“Kami ingin kehadiran investor membawa perubahan besar, bukan sekadar mengeruk tanah kami dan meninggalkan dampak lingkungan dan sosial bagi warga. Kami minta dinas teknis, khususnya PUPR, benar-benar mengawasi sesuai regulasi,” ujarnya.
Anggota Komisi III lainnya, Erik Estrada (PDIP), mengingatkan kembali hasil kunjungan kerja sebulan lalu ke kantor PT HNI, yang diikuti perwakilan dari PUPR dan Dinas Transmigrasi. Saat itu, HNI diminta berkoordinasi dengan pemerintah terkait kewajiban sesuai Perda.
“Hari ini kami ingin tahu, apakah sudah ada diskusi antara HNI, PUPR, dan Disnaker? Kalau belum, saya tegaskan lagi: persoalan ini harus ditindaklanjuti. Dan untuk ke depan, rekrutmen tenaga kerja harus transparan, mengutamakan putra daerah,” tandas Erik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur, Kamal Rasyid, menyambut baik forum ini sebagai momentum pembenahan bersama. Ia menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan antara investor, pemerintah, dan masyarakat.
“Kita berharap investasi di Luwu Timur berjalan dalam iklim yang kondusif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah siap mendampingi, tapi komunikasi jangan sampai terputus. Masyarakat harus terus diberi informasi yang jujur dan jelas,” pungkas Kamal.
(SC : Sarambang)