Rabu 20 November 2024, 19:23 WITA
Oleh: Tim HNM
Editor: Putri Novasari
Jakarta, hnmindonesia.com, Komisi III DPR-RI menggelar rapat dengan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (18/11/2024).
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III dari Dapil Sulawesi Selatan III, Frederik Kalalembang mempertanyakan laporan terhadap Etik, Kepala Desa Ranteballa yang diduga melakukan pungutan liar pada warga hingga ratusan juta rupiah.
Pada kesempatan itu, Frederik mempertanyakan pada calon pimpinan KPK, Johanis Tanak terkait kriteria pengaduan masyarakat ke KPK yang bisa diproses. Sebab kata dia, ada kasus korupsi di Luwu yang menjadi Dapilnya tapi belum jelas penanganannya.
Frederik menjelaskan di Desa Ranteballa terdapat tambang emas, di mana sampai saat ini terus bergejolak dan memakan korban jiwa, harta bahkan sampai banjir.
"Masyarakat sudah banyak melaporkan Kepala Desa Ranteballa dan sudah ditersangkakan, tapi mengajukan peraperadilan dan menang. Kepala Desa ini sudah dihentikan tetapi diangkat kembali jadi Kepala Desa. Powernya cukup kuat," kata Frederik dalam rapat capim KPK, Rabu (18/11/2024).
Frederik juga mengaku sudah menelepon Kapolres Luwu, AKBP Arisandi dan kasus korupsi Kades Rante Balla, tidak hanya dilaporkan ke Polres tapi juga ke KPK.
"Tapi saya tidak tahu sampai apa kekuatan Kapolres. Dan bukan di Polres saja dilakukan pelaporan, itu termasuk di KPK dan mungkin Tuhan juga sudah dilaporkan. Tapi sampai hari ini betapa kuatnya power seorang kepala desa," ujarnya.
Etik, Kepala Desa Rante Balla sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka pungutan liar pada warga yang mengurus Surat Keterangan Tanah.
Setelah ditetapkan tersangka oleh penyidik Tipikor Polres Luwu, Etik melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan praperadilan di PN Tipikor Makassar.
Gugatan Etik dikabulkan dan status tersangkanya dianulir. Sebulan setelahnya, Polres Luwu kembali melakukan penyidikan dan telah memeriksa belasan orang saksi.