Rabu,7 Juli 2025
Oleh : Putri Novasari
Luwu Timur, HnmIndonesia.com — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Lutim, Rabu (3/7/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, H. Bahri Suli ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi terkait, menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna menghadapi tekanan inflasi, terutama akibat gejolak harga pangan di tingkat lokal.
Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Alamsyah Perkesi, Asisten Administrasi Umum Ir. Nursih Haerani, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Sekda Bahri Suli menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dibahas dalam forum rapat, tetapi harus diikuti dengan implementasi program yang nyata dan berkelanjutan.
> “OPD harus menyusun program yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kita butuh aksi yang terkoordinasi, bukan hanya wacana,” tegas Bahri.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat kerja sama dengan BPS dan Bulog, terutama dalam hal penguatan data dan pengelolaan distribusi bahan pokok secara efisien serta tepat sasaran.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa terdapat sembilan langkah strategis yang telah dirancang dalam pengendalian inflasi, dan sebagian besar di antaranya harus segera direalisasikan dalam waktu dekat, khususnya sepanjang bulan Juli 2025. Beberapa langkah yang dimaksud antara lain:
1. Melaksanakan gerakan menanam seperti cabai dan komoditas pangan lainnya yang berpotensi memicu inflasi jika terjadi kelangkaan;
2. Menggelar operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah kecamatan, sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau;
3. Mengaktifkan Mini Distribution Centre (MDC) sebagai pusat distribusi lokal untuk mempermudah akses masyarakat terhadap bahan pokok strategis;
4. Menjalin kerja sama antar daerah dalam rangka menjamin kelancaran pasokan dan distribusi, serta mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditas tertentu.
> “Langkah-langkah ini harus segera dijalankan. Kita ingin hasil yang langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar program di atas kertas,” pungkas Sekda Bahri.
Rapat TPID ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman inflasi pangan, sekaligus menjadikan Pemkab Lutim lebih tanggap dan adaptif terhadap dinamika harga di lapangan.
(sc: kominfo-sp)