Oleh: Nurfauzan
LUWU, Hnmindonesia.com — Anggota DPRD Luwu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berinisial SPB, kembali menjadi sorotan. Ia dua kali mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Luwu terkait kasus dugaan penggelapan dana hibah, dan pada saat bersamaan diketahui menghadiri kegiatan partai di luar daerah.
Dokumentasi yang beredar menunjukkan kehadiran SPB dalam agenda internal partai. Selain tidak menghadiri panggilan jaksa. SPB juga mengabaikan surat permintaan klarifikasi dari DPC PKB terkait ketidakhadirannya saat reses.
Wakil Ketua DPC PKB Luwu, Sunaryo Mande’, mengatakan bahwa SPB telah dua kali disurati secara resmi oleh partai. Pertama, terkait proses hukumnya yang sedang berjalan dan sikap tidak kooperatif. Kedua, soal ketidakhadirannya dalam agenda resmi DPRD, termasuk tidak mengikuti kegiatan reses yang merupakan kewajiban sebagai anggota dewan.
“Kami sudah kirim surat klarifikasi secara resmi, baik terkait proses hukum maupun ketidakhadirannya dalam kegiatan reses. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari yang bersangkutan,” ujar Sunaryo, belum lama ini.
Menurut Sunaryo, partai sedang mengevaluasi sikap SPB. Jika terbukti melanggar kode etik partai dan tidak menunjukkan itikad baik, maka langkah tegas termasuk usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) bisa saja ditempuh.
“Partai tidak bisa mentolerir kader yang tidak patuh pada aturan hukum dan organisasi. Dan ketidakpatuhan SPB ini sudah kami laporkan secara berjenjang sampai ke DPP," tegasnya.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Luwu menyatakan akan mempertimbangkan pemanggilan ketiga. Bila tetap diabaikan, opsi upaya paksa terbuka untuk dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, SPB belum memberikan klarifikasi atas ketidakhadiran dalam pemanggilan jaksa maupun tanggapan terhadap surat resmi dari DPC PKB Luwu. Redaksi kemudian berupata menghubungi SPB melalui sambungan telepon, tapi tidak direspon.
Redaksi | Hnmindonesia.com